Rabu, 25 Agustus 2010
Susunan President
Kabar Indonesia: SBY ingatkan menteri yang lamban
JAKARTA: Berikut ini adalah ringkasan berita umum utama di sejumlah surat kabar nasional di antaranya Presiden mengatakan para menteri lamban merespons beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan media.
MENTERI LAMBAN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan para menteri lamban merespons beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan media. "Saya harap saudara memberikan respons secara rasioal, profesional, dan proporsional," kata Presiden sebelum membuka sidang kabinet paripurna di Jakarta, kemarin. (Koran Tempo)
MALANGNYA TKI: Nasib buruk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti cerita yang tidak jelas kapan akan berakhir. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana Nirmala Bonat disetrika hingga kulit tubuhnya mengelupas oleh majikannya di Malaysia. (Media Indonesia)
RAMPOK MERAJALELA: Perampokan sejak Mei hingga pertengahan Agustus 2010 kian mengganas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan pada hari Senin (23/8) di beberapa wilayah Indonesia terjadi lima perampokan besar yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. (Kompas)
SYARIAH CERAH: Prospek bisnis syariah di Indonesia, yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam, tampak cerah di mata perbankan. Makanya perbankan terus berlomba masuk ke bisnis syariah. Bukan hanya bank lokal, ekspansi masuk ke bisnis syariah juga dilakoni bank-bank asing. Yang terbaru adalah Citibank. (Koran Kontan).
REVISI REMISI: Kementeriaan Hukum dan HAM belum akan merevisi aturan pemberian keringanan hukuman (remis) dan pengampunan (grasi) bagi terpidana korupsi. (Republika)
HARGA GAS: Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut akan mengeluarkan lagi kebijakan yang dinilai tidak populis, yaitu rencana penyesuaian harga gas elpiji 3kg dan 12 kg. Kalau itu benar, jelas kebijakan baru ini menuai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan. Karena hal tersebut akan menambah masalah baru dan beban berat bagi rakyat kecil dinegeri ini. (Koran Neraca)
KRISIS PANGAN: Ancaman krisis pangan dunia harus diwaspadai. Langkah pengamanan pangan di dalam negeri harus dilakukan. Oleh karena itu, jajaran kementeriaan perekonomian diminta memiliki strategi pemenuhan pangan bagi kebutuhan domestik.(Koran Jakarta)
CONVICTED CORRUPTION: The Democratic Party has leaped to defend the recent release from prison of a member of President Susilo Bambang Yudhoyono's inner cirle who was convicted of corruption, saying he was never guilty of graft. (The Jakarta Post)
OBLIGASI DANAREKSA: Di tengah maraknya rencana pencarian dana lewat obligasi, PT Danareksa sekuritas menargetkan bisa menjadi penjamin emisi untuk obligasi sejumlah korporasi dengan total nilai Rp10 triliun hingga akhir tahun ini. (Bisnis Indonesia)
SUKUK GLOBAL: Pemerintah dikabarkan menunda rencana penerbitan sukuk global, seiring dengan strategi menekan defisit anggaran. 'Berkah' yang kebetulan melanda pasar sukuk global ditengah momen Ramadhan pun berlalu begitu saja. (Bisnis Indonesia)
DEFISIT ANGGARAN: Pemerintah diminta untuk memaksimalkan defisit anggaran hingga 3% dari produk domestik bruto (PDB) guna mendukung pembangunan infrastruktur. Peningkatan defisit anggaran ini sangat dibutuhkan agar masalah infrastruktur tidak menjadi penyakit akut bangsa Indonesia.
MENTERI LAMBAN: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan para menteri lamban merespons beberapa isu yang menjadi sorotan publik dan media. "Saya harap saudara memberikan respons secara rasioal, profesional, dan proporsional," kata Presiden sebelum membuka sidang kabinet paripurna di Jakarta, kemarin. (Koran Tempo)
MALANGNYA TKI: Nasib buruk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia seperti cerita yang tidak jelas kapan akan berakhir. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana Nirmala Bonat disetrika hingga kulit tubuhnya mengelupas oleh majikannya di Malaysia. (Media Indonesia)
RAMPOK MERAJALELA: Perampokan sejak Mei hingga pertengahan Agustus 2010 kian mengganas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Bahkan pada hari Senin (23/8) di beberapa wilayah Indonesia terjadi lima perampokan besar yang menggunakan senjata api dan senjata tajam, dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. (Kompas)
SYARIAH CERAH: Prospek bisnis syariah di Indonesia, yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam, tampak cerah di mata perbankan. Makanya perbankan terus berlomba masuk ke bisnis syariah. Bukan hanya bank lokal, ekspansi masuk ke bisnis syariah juga dilakoni bank-bank asing. Yang terbaru adalah Citibank. (Koran Kontan).
REVISI REMISI: Kementeriaan Hukum dan HAM belum akan merevisi aturan pemberian keringanan hukuman (remis) dan pengampunan (grasi) bagi terpidana korupsi. (Republika)
HARGA GAS: Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut-sebut akan mengeluarkan lagi kebijakan yang dinilai tidak populis, yaitu rencana penyesuaian harga gas elpiji 3kg dan 12 kg. Kalau itu benar, jelas kebijakan baru ini menuai kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan. Karena hal tersebut akan menambah masalah baru dan beban berat bagi rakyat kecil dinegeri ini. (Koran Neraca)
KRISIS PANGAN: Ancaman krisis pangan dunia harus diwaspadai. Langkah pengamanan pangan di dalam negeri harus dilakukan. Oleh karena itu, jajaran kementeriaan perekonomian diminta memiliki strategi pemenuhan pangan bagi kebutuhan domestik.(Koran Jakarta)
CONVICTED CORRUPTION: The Democratic Party has leaped to defend the recent release from prison of a member of President Susilo Bambang Yudhoyono's inner cirle who was convicted of corruption, saying he was never guilty of graft. (The Jakarta Post)
OBLIGASI DANAREKSA: Di tengah maraknya rencana pencarian dana lewat obligasi, PT Danareksa sekuritas menargetkan bisa menjadi penjamin emisi untuk obligasi sejumlah korporasi dengan total nilai Rp10 triliun hingga akhir tahun ini. (Bisnis Indonesia)
SUKUK GLOBAL: Pemerintah dikabarkan menunda rencana penerbitan sukuk global, seiring dengan strategi menekan defisit anggaran. 'Berkah' yang kebetulan melanda pasar sukuk global ditengah momen Ramadhan pun berlalu begitu saja. (Bisnis Indonesia)
DEFISIT ANGGARAN: Pemerintah diminta untuk memaksimalkan defisit anggaran hingga 3% dari produk domestik bruto (PDB) guna mendukung pembangunan infrastruktur. Peningkatan defisit anggaran ini sangat dibutuhkan agar masalah infrastruktur tidak menjadi penyakit akut bangsa Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)